Jakarta – Kakorlantas Polri yang baru, Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., mewarisi fondasi kolaborasi yang telah dibangun pendahulunya bersama pelaku usaha truk nasional. Fondasi itu tergambar jelas dari pernyataan Kakorlantas Polri saat itu, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., yang menyampaikan apresiasi langsung kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dalam forum Musyawarah Nasional III di Jakarta.
“Saya menyampaikan apresiasi karena program-program pemerintah di-support, didukung oleh Aptrindo,” ujar Agus kala itu, menegaskan bahwa mewujudkan Indonesia bebas dari praktik Over Dimension Over Load (ODOL) membutuhkan kerja sama semua pihak dalam rantai transportasi logistik, bukan penindakan sepihak dari kepolisian.
Dukungan pelaku usaha truk terhadap program pemerintah menjadi modal penting yang kini terus dijaga menuju target Zero ODOL 2027. Pengemudi, perusahaan angkutan, pemilik barang, regulator, dan masyarakat memikul peran yang sama pentingnya dalam mewujudkan budaya transportasi yang lebih aman.
Ketika masing-masing pihak bergerak sendiri-sendiri, penegakan aturan dimensi dan muatan cenderung terasa seperti beban sepihak bagi pengemudi di lapangan. Sebaliknya, ketika semua pihak duduk bersama, aturan yang sama justru berubah menjadi kesepakatan kolektif yang lebih mudah diterima dan dijalankan.
Semangat kolaboratif ini kini diteruskan oleh Wibowo, yang resmi menjabat Kakorlantas Polri sejak 4 Juli 2026. Ia telah berulang kali menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keselamatan lalu lintas tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
“Tidak ada keberhasilan lalu lintas itu karena satu orang, satu kementerian, atau satu instansi. Keberhasilan itu karena semua kementerian, semua stakeholder terkait, pemerintah daerah, termasuk masyarakat itu sendiri,” tegasnya, mengusung semangat “Semua Karena Kita” sebagai landasan kerja kepemimpinannya.
Kolaborasi ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Agenda yang dirintis Agus—perluasan sistem penegakan hukum elektronik ke jalan tol serta integrasi data lintas kementerian—terus dijalankan sebagai bagian dari upaya memperbaiki transportasi logistik nasional secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi penindakan semata.
Pelibatan asosiasi pengusaha truk seperti Aptrindo tetap menjadi kunci karena merekalah yang memahami langsung tantangan di lapangan, mulai dari tekanan biaya operasional, tenggat pengiriman, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung seperti rest area. Tanpa masukan dari pelaku usaha, kebijakan yang dirancang berisiko sulit diterapkan secara realistis, sekalipun tujuannya baik.
Ketika pelaku usaha dilibatkan sejak tahap perumusan kebijakan, kepatuhan terhadap aturan cenderung tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar rasa takut terhadap sanksi. Pendekatan inilah yang terus dijaga Wibowo di bawah kepemimpinan barunya, meneruskan pola kerja kolaboratif yang telah dibangun sejak era Agus Suryonugroho.
Estafet kepemimpinan yang berpindah tangan pada 4 Juli 2026 ini tidak mengubah arah kebijakan menuju penerapan penuh Zero ODOL pada 2027. Justru semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan tetap menjadi fondasi utama menuju budaya transportasi logistik yang lebih aman dan tepercaya bagi seluruh pengguna jalan.
